Perekonomian Indonesia di Era Jokowi-JK

Bobroknya Perekonomian di Era Jokowi-JK

Sepertinya diperlukan cara yang tidak lazim, untuk mengurai dan menanggulangi kondisi perekonomian dalam negeri di era pemerintahan Jokowi ini. Ya, berbagai celotehan pun bermunculan, di era pemerintahan sekarang ini hanya mereka pegawai negerilah yang cenderung dimanjakan. Sementara sebagian besar masyarakat menjerit, termasuk dunia usaha yang menghadapi banyak kendala dalam menjalankan usahanya. Padahal, mereka justru mendorong dan menggerakkan roda perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Ibarat benang kusut, kalau kita tarik akan semakin kusut. Belum lagi gara-gara keterpurukan persoalan ekonomi ini, berpeluang berdampak pada masalah lain, seperti masalah sosial, politik maupun keamanan secara keseluruhan. Lebih parah lagi, orang sepertinya tidak merasa kaget dengan semakin bertambahnya warga miskin dan kelaparan, mengingat mereka sudah terbiasa melihat orang susah sejak masa awal pemerintahan Jokowi.

Dengan terus bertambahnya jumlah orang miskin merupakan lampu kuning bagi pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan tindakan nyata untuk mengurangi jumlah orang miskin, ketimbang blusukan dan mencari popularitas ke sana ke mari. Terkesan pemerintah selalu mencari-cari alasan apabila mendapatkan laporan negatif tentang kinerjanya. Padahal, survei angka kemiskinan dari BPS, sedikitnya sudah memberikan gambaran nyata mengenai hasil kinerja pemerintah sekarang ini.

Memang, dengan terus bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia, membuktikan pemerintah telah gagal dalam mengelola perekonomian. Sebaliknya, prestasinya hanya selalu mencari kambing hitam. Orang miskin bertambah merupakan bukti, berbagai program yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sia-sia belaka, alias mubazir sekaligus pemborosan.

Apalagi kalau kita menagih janji Jokowi yang menyatakan, ekonomi Indonesia akan menin­gkat tajam pada bulan September 2015. Nyatanya, saat ini bukannya perekonomian kita semakin meningkat, tetapi jumlah orang miskin yang justru mengalami peningkatan tajam. Kalau kita simak, pemicu utama meningkatnya kemiskinan karena mereka atau masyarakat umumnya tidak mau mengon­sumsi barang atau jasa produk dalam negeri.

Akibatnya serapan tenaga kerja di bidang industri pun menjadi sangat terbatas. Sementara pe­mutusan hubungan kerja (PHK) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan jumlah orang miskin. Sikap pemerintah pun tidak mau turun langsung melihat kehidupan masyarakat. Miris memang kalau kita melihat dalam kurun enam bulan --berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS)-- jumlah warga miskin bisa meningkat hingga 800 ribu orang.

Ironis, apabila membandingkan keadaan rakyat Indonesia yang semakin banyak mereka yang tergo­long sebagai orang miskin, dengan pengeluaran pemerintah dan kalangan legislatif. Untuk kunjungan kerja pejabat dan anggota DPR saja misalnya, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliaran rupiah.

Berdasarkan data dari BPS menyebutkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang, atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, jumlah penduduk mis­kin di Indonesia bertambah diband­ingkan dengan September 2014 ketika penduduk miskin berjumlah 27,73 juta jiwa, atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk. Lalu da­lam enam bulan, jumlah penduduk miskin telah bertambah sebanyak 860.000 orang.

Beberapa faktor penyebab kemiskinan pada Maret 2015 yang meningkat dibandingkan dengan bulan September 2014, terutama mengacu pada tingginya angka inflasi. Tingkat inflasi pedesaan pada periode September 2014-Maret 2015 sebesar 4,4 persen, dan secara nasional rata-rata harga beras mengalami peningkatan 14,48 persen. Selain mengacu pada data dari BPS, kusutnya persoalan ekonomi pun seringkali diutarakan atau dikeluhkan para menteri Jokowi sendiri, utamanya Menko Rizal Ramli.

Namun demikian, jika menyimak pernyataan pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana yang melihat, keputusan Presiden Jokowi menempatkan Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, ibarat menaruh singa di kabinetnya sendiri. Sejauh ini langkah itu tepat untuk membenahi permasalahan internal. Bahkan, menurut Tjipta, Jokowi ini pintar. Dia sengaja menaruh singa di kandang kabinet karena dia enggak berani menggebuk sendiri.

Oleh karena itu, dia taruh Rizal Ramli untuk menggebuk siapa saja yang bermasalah. Dengan keinginan Jokowi yang memberikan kewenangan kepada Rizal untuk menempati posisi sebagai koordinator, maka hal itu justru akan menambah gairah bagi Rizal untuk membongkar semua kebobrokan yang terjadi dalam kabinet kerja selama ini. Dengan mengutip beberapa pernyataan dan kritik pedas Rizal Ramli dalam menanggapi kondisi perekonomian saat ini, sebagian besar masyarakat kita tampaknya belum merdeka.

Bahkan, untuk bisa makan sehari-hari saja mereka sulit. Artinya, meski Indonesia sudah 70 tahun merdeka, sebagian besar masyarakat belum merasakan arti kemerdekaan itu sendiri. Disinyalir, baru sekitar 20 persen saja masyarakat Indonesia yang berada di kelas menengah ke atas. Mereka sudah bisa merasakan nikmatnya memiliki rumah sendiri, bisa mengenyam pendidikan, makan dan berlibur. Namun, 80 persen masyarakat lainnya yang paling bawah belum bisa merasakan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Untuk bisa makan sehari-hari saja susah, apalagi menyekolahkan anaknya.

Hal itu sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Antara lain dengan cara memberdayakan kekayaan alam Indonesia yang melimpah secara tepat sasaran. Namun demikian, apa daya pemerintah sekarang ini tidak punya kebijakan energi yang komprehensif, sehingga belum serius menyusun kebijakan energi nasional secara komprehensif.

Akibatnya, Indonesia masih mengalami krisis energi, yang pada gilirannya menyengsarakan masyarakatnya serta membawa mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kita bertanya kenapa sistem ekonomi Jokowi ini praktis tidak bisa menyejahterakan masyarakatnya? Utamanya karena pemerintahan sekarang ini menganut sistem neoliberal. Sistem ini jelas tidak akan bisa membawa kesejahteraan pada masyarakatnya. Bahkan, sistem ekonomi yang diserahkan kepada pasar, semakin mendorong Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhannya paling rendah di kawasan ASEAN. Atau tidak mampu mencapai di atas 10 persen.

Memang tidak ada negara yang menganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini, yang mampu membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahtaraan bagi masyarakatnya. Malah justru sebaliknya, dengan kondisi masyarakat sekarang ini, negara justru akan semakin bergantung kepada negara lain, seperti dalam hal utang. Dengan demikian, meski Indonesia sudah selama 70 tahun merdeka, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kesejahteraan masyarakatnya termasuk yang terendah di ASEAN. Sedangkan di peringkat pertama adalah Singapura, diikuti Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Hal lain yang juga perlu dikritisi terkait dengan kebiasaan pemerintah, yakni mencari utang dari luar untuk pembangunan nasional. Apalagi mekanisme dari proses pemberian utang tersebut, kerapkali merugikan Indonesia, sebaliknya justru menguntungkan lembaga keuangan asing. Ini jelas membuat masyarakatnya semakin terpuruk, sehingga tak heran kalau jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun bukannya berkurang tapi bertambah.

Kita tidak tahu, apakah dalam paket kebijakan ekonomi yang digulirkan secara bertahap itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian, ataupun mendongkrak kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik? Yang jelas, banyak kalangan pun menilai, paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan pada pemerintahan Jokowi tersebut dipandang biasa-biasa saja.

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

JAKARTA, Indonesia — Sejauh ini, pemerintah telah mengumumkan lima paket kebijakan ekonomi. Ada pesan yang jelas dari paket pertama hingga kelima: Pemerintah ingin mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Semua komponen dalam "mesin" pertumbuhan mulai dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah hingga performa neraca perdagangan, disentuh oleh berbagai kebijakan dalam lima paket yang telah diluncurkan. Menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi terbaru atau jilid keenam, mari kita lihat kembali rangkuman dari berbagai kebijakan tersebut.

Paket ekonomi pertama: Insentif untuk semua pemangku kepentingan

Dalam paket kebijakan pertama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebiijakan diambil untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi aktivitas para pemangku kepentingan dalam perekonomian. Ada proses deregulasi untuk investor, subsidi bunga kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga rumah murah untuk masyarakat pekerja. Kelemahan dari paket jilid pertama adalah sifatnya yang baru berdampak nyata dalam jangka menengah panjang.

"Nature dari paket kebijakan ini lebih bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Saya masih belum melihat paket kebijakan ini akan berdampak segera di tahun ini," kata ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal ketika itu.

Paket kebijakan ekonomi kedua: Fokus undang investasi dengan lima jurus

Mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi jilid kedua. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja?

1.      Proses perizinan yang lebih sederhana

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

"Izin lingkungan di kawasan industri sudah diberikan kepada kawasannya, sehingga untuk investasi di dalamnya tidak perlu izin lagi. Dengan demikian, waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat, sekitar tiga jam saja," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan persnya Istana Negara saat peluncuran.

2.      Pengesahan tax allowance dan tax holiday yang lebih cepat

Dalam paket kebijakan ekonomi kali ini, pemerintah juga berusaha mengoptimalkan insentif tax allowance dan tax holiday yang sebelumnya telah disahkan masing-masing dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 dan No. 159 tahun 2015. Caranya adalah dengan memastikan proses pemberian persetujuan dapat berlangsung relatif cepat bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kedua insentif tersebut.

3.      Pembebasan PPN untuk impor alat angkut tertentu

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 2015, pemerintah akan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor alat angkutan tertentu. Dengan kebijakan ini, biaya pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia diharapkan dapat ditekan. Apa saja alat angkut yang impornya akan bebas PPN? Di antaranya adalah galangan kapal dan pesawat udara dengan suku cadangnya.

4.      Pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi eksportir

Pemerintah siap untuk memberikan pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi para eksportir Indonesia yang menyimpan dananya di bank-bank tanah air. Langkah ini diharapkan dapat menjadi insentif bagi mereka agar tak "memarkir" Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri.

5.      Pemerintah daerah siap mendukung

Dalam proses implementasinya, berbagai kebijakan yang termuat dalam paket kebijakan ekonomi jilid dua ini juga akan memperoleh dukungan penuh pemerintah daerah, demikian ditegaskan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Kalau di pusat perizinan cepat, maka di daerah juga harus cepat," kata Pramono.

Paket kebijakan ketiga: Kuatkan daya saing dunia usaha

Paket kebijakan ketiga meluncur di tengah tekanan terhadap daya saing dunia usaha dalam negeri. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor semakin tinggi. Meskipun menguntungkan para eksportir, hal ini di sisi lain membuat situasi perekonomian Indonesia menjadi tak kondusif. Karena itu dalam paket kebijakan jilid tiga ini diluncurkan sejumlah insentif untuk menurunkan biaya perusahaan dalam proses produksi dan memperoleh tambahan modal. Apa saja?

1. Penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan listrik: Harga avtur,Liquified Petroleum Gas (LPG) 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

Sedangkan harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk dan harga listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan turun sebesar Rp 12 – Rp 13 per kWh mengikuti turunnya harga minyak dunia.

2. Perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR): Untuk meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan, pemerintah telah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22 persen menjadi 12 persen.

3. Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal: Di bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merevisi Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Tujuannya, membuat proses mengurus izin pertanahan menjadi lebih efisien.

Paket kebijakan ekonomi keempat: Formula baru perhitungan upah minimum dan kredit modal kerja untuk produsen barang ekspor

Produktivitas pekerja adalah salah satu fondasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Untuk memberikan insentif kepada pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan mereka, pemerintah meluncurkan formula baru untuk menghitung besaran kenaikan upah minimum tahunan yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Namun demikian, PP Pengupahan ini justru menuai protes dari sejumlah kelompok buruh karena dinilai tak menguntungkan mereka. Juga diumumkan dalam peluncuran paket keempat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan produsen komoditas ekspor di Tanah Air. Hasilnya, terdapat 30 perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh kredit modal kerja.

Paket kebijakan kelima: Insentif untuk revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda dalam Real Estate Investment Trust (REIT)

Dalam paket kebijakan ekonomi lima ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi individu atau badan usaha yang ingin melakukan revaluasi aset. Akan ada pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) revaluasi. Jika proposal revaluasi diserahkan sebelum akhir tahun, besaran tarif khusus revaluasi akan menjadi 3 persen dari sebelumnya 10 persen. Apabila diserahkan pada semester pertama 2016, menjadi 4 persen dan bila pada semester kedua 2016, menjadi 6 persen. Selain itu, instrumen investasi Real Estate Investment Trust (REIT) akan bebas dari pajak berganda.

Lalu kebijakan apa yang bisa kita harapkan akan termuat pada paket keenam?

Dilansir oleh KataData, paket kebijakan kali ini akan menyasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Fithra, masih ada banyak masalah mengenai konsep KEK ini sendiri. Istilah tersebut masih digunakan secara salah kaprah. "Konsep KEK bisa efektif ketika ada proteksi yang kuat terhadap masuknya investasi asing di daerah di Indonesia," kata Fithra. Perlindungan tersebut bisa berupa tarif tinggi, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok. Bisa juga berupa kawasan khusus saja yang sangat terbuka terhadap investasi asing. Namun di Indonesia, secara umum Fithra menilai telah ada keterbukaan terhadap investasi. Dia menyarankan, daripada membuat sesuatu yang efektifitasnya masih dipertanyakan, mengapa tidak kita beri insentif terhadap proses industrialisasi?

Tanggapan Pengusaha di Jogja tentang Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

Direktur Wisno Grahakom A Willy Sudjono mengatakan, bisnis tahun ini turun 40% hingga 60%. Kelesuan penjualan komputer dan gadget disebabkan pengaruh dolar. Selain itu, dana dari Pemerintah belum keluar sehingga bisnis menjadi lesu. “Perekonomian itu sebagai roda. Jika asnya turun, maka lainnya akan terimbas,” ujar dia di Dixie Cafe, Jogja, Kamis (22/10/2015).

Dewan Pembina DPD Asosiasi Perusahaan Komputer  Indonesia (Apkomindo) DIY ini mengungkapkan, jika bisnis bisa bertahan di angka 40% hingga 50% saja hal itu sudah bagus sekali. Masyarakat cenderung menunda pembelian dan lebih memilih berhemat  karena daya beli menurun.

Ia berharap, dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa memberikan angin segar. Dampak dari adanya kebijakan itu baru bisa dirasakan enam bulan hingga 12 bulan sejak kebijakan itu dibuat. “Kami harap, setiap bulan ada pertumbuhan satu persen hingga dua persen. Jangan stagnan. Kami optimistis menghadapi kondisi ini,” ujar dia.

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menarik minat masyarakat yakni melalui pameran. Meskipun diakui pameran tidak membawa keuntungan bagi pengusaha karena hasil yang didapat biasanya tidak sesuai dengan pengeluaran.

“Tapi, harus dilakukan karena kalau tidak [usahanya] akan tenggelam. Anggota asosiasi yang tidak pernah ikut pameran, keberadaannya seperti menghilang,”  ujar dia.

 SBY Bicara Kondisi Ekonomi di Era Jokowi

Menurut SBY, kondisi ekonomi saat ini terpuruk. "Ekonomi kita sedang lesu sekarang. Persoalan ekonomi yang makin dalam tekanannya dan terasa di berbagai daerah di seluruh indonesia," kata SBY saat memberikan arahan kepada kader Demokrat di Jakarta Convention Center, Sabtu (4/7/2015). 

Meski begitu, SBY mengingatkan agar kader Demokrat, khususnya di legislatif, tak mengganggu kinerja pemerintahan saat ini. Segala yang baik, kata SBY, harus didukung oleh kader Demokrat. Adapun yang kebijakan yang tidak baik harus dikritisi. "Pemerintahan jangan diganggu, kita beri kesempatan kepada Presiden kita," kata SBY. 

SBY juga meminta seluruh kader Demokrat untuk menyiapkan diri. Sebab, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, Demokrat akan memenangkan pemilu dan kembali memimpin pemerintahan. 

"Manakala Tuhan mengizinkan kita untuk kembali ke pemerintahan, maka kita harus siap atasi segala persoalan," kata SBY.Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Wawancara Eksklusif Presiden Jokowi (1): Pertumbuhan Ekonomi Perlu Waktu 

Dalam wawancara dengan wartawan BBC Karishma Vaswani, Presiden Joko Widodo tampak percaya diri akan cara yang ditempuhnya dalam menangani persoalan ekonomi - masalah terbesar di pemerintahannya - namun tak menawarkan penjelasan yang spesifik. Jokowi juga menepis anggapan adanya kekhawatiran di kalangan para pendukungnya dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar, dan butuh waktu untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi.

Namun, banyak dari kalangan investor dan pebisnis yang mengungkapkan rasa putus asa mereka dan bertanya kapan presiden mulai bertindak. Dalam wawancara tersebut, Jokowi meyakinkan bahwa kebijakannya dalam mendorong pembangunan infrastruktur tengah berjalan baik dan menunjukkan hasil.

Presiden Jokowi juga yakin, pada akhir masa jabatannya nanti, ekonomi Indonesia akan jauh lebih berkembang daripada sekarang. Berikut bagian pertama wawancara lengkap Karishma Vaswani dengan Presiden Joko Widodo.

Bagaimana Anda memandang pencapaian tahun pertama Anda sebagai presiden dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya ke depan?

Mengelola negara sebesar Indonesia dengan penduduk 250 juta, ada 17 ribu pulau, perlu proses dan waktu. Dan saya ingin kerja fokus, saya ingin kerja dengan prioritas yang jelas, ini yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau 10 tahun lalu kita sangat tergantung dengan komoditas, dan komoditas saat ini harganya turun, ke depan kita ingin ada industrialisasi, "hilirisasi."

Kemudian juga nantinya barang-barang mentah harus diolah untuk menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, sehingga ada nilai tambah, ada lapangan pekerjaan. Prioritas kita hanya dua, pertama, infrastruktur, yang kedua, pangan. Kita akan fokus dan prioritas di sana.

Saat pertama Anda terpilih, dukungan begitu besar buat Anda. Orang-orang di jalan begitu gembira dengan kemenangan Anda. Tapi sekarang, banyak dari pendukung Anda itu yang kecewa, terutama soal ekonomi. Kenapa butuh waktu lama buat Anda untuk memenuhi janji kampanye itu?

Kita harus sadar, birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang besar. Dan itu memerlukan reformasi sehingga yang pertama sekarang ini yang kita lakukan adalah deregulasi. Membuat agar izin-izin jadi lebih sederhana. Izin-izin jadi lebih mudah, lebih simpel sehingga dunia usaha bergerak, sehingga investasi datang ke Indonesia, besar-besaran. Dan ini akan memberikan ruang kepada arus modal untuk masuk ke Indonesia, arus uang untuk masuk ke Indonesia.

Kita memang baru dalam proses deregulasi. Akan ada ratusan, mungkin ribuan peraturan-peraturan yang harus kita potong, peraturan-peraturan yang harus kita hilangkan, peraturan-peraturan yang harus kita perbaiki agar sistem regulasi kita itu betul-betul ramah terhadap dunia usaha, ramah terhadap investor, ramah terhadap investasi. Dengan itulah nanti akan tercipta lapangan pekerjaan. Dengan itulah nanti, saya meyakini, akan ada pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik.

Saya ingin melanjutkan apa yang Anda katakan tentang kebutuhan menghilangkan begitu banyak peraturan untuk menarik investasi ke negara ini. Sepelik apa proses itu di tengah situasi politik yang Anda hadapi pada tahun pertama menjabat yang pasti merupakan tantangan berat.

Di sisi birokrasi kita, memang yang paling penting adalah menterinya harus kuat, untuk mau mengubah di kementeriannya. Yang kedua, dari sisi politik, saya kan sudah tidak ada masalah.

Bisa dilihat dari kemarin waktu kita mengajukan APBN-Perubahan, tidak ada masalah.

Dari saat kita mengajukan Kapolri dan TNI, (fraksi-fraksi) di Dewan (Perwakilan rakyat) mendukung. Parlemen mendukung, artinya apa? Sisi politik sudah tidak ada masalah. Kemudian terakhir, Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah. Artinya dari sisi politik sudah tidak ada masalah. Apalagi mau ditanyakan? Sudah tidak ada masalah.

Tapi kemudian, apa yang akan Anda sampaikan pada pengkritik Anda, yang mengatakan bahwa jika tidak ada lagi masalah dalam politik, seperti yang Anda bilang, kenapa tidak lebih banyak keputusan yang diambil untuk mendorong investasi dalam infrastruktur, contohnya? Anda bilang, Anda menyediakan $10 miliar untuk belanja infrastruktur tahun ini, $15 miliar tahun depan. Ini adalah jumlah yang besar, tapi hanya sebagian kecil yang dibelanjakan sejauh ini.

Ini adalah masalah kebiasaan. Saya sudah 11 tahun di birokrasi. Kebiasaan. Biasanya belanja pemerintah itu baru dimulai pada bulan-bulan Juli, Agustus, September, biasa seperti itu. Itu kebiasaan lama di birokrasi kita.

Penggunaan anggaran itu akan mulai naik drastis itu pada bulan-bulan September. Itu sudah kebiasaan. Ini yang akan kita ubah tahun depan. Tahun depan, bulan-bulan Oktober, November, Desember tahun ini, akan dimulai lelangnya. Sehingga bulan Januari, Februari, sudah pada pelaksanaan.

Saya berikan contoh -sekarang saya ada data. Penjualan semen bulan Januari-Agustus, ini kelihatan, di bulan Agustus sudah naik besar sekali. Di Sumatera naik 21,6%, di Jawa naik 19,4%, di Kalimantan naik 2,7%, di. Sulawesi naik 14%, di Nusa Tenggara naik 14,7%, di Indonesia secara keseluruhan, naik di bulan Agustus 17,8%. Artinya apa? Penggunaan anggaran baru dimulai di di bulan-bulan Juli, Agustus, nanti September lebih naik lagi. Oktober akan lebih naik lagi belanja pemerintah.

Jadi Anda bilang hal-hal ini akan berubah, kita akan mulai melihat belanja infrastruktur meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Tapi saya tanyakan pada Anda, tentang kritik yang Anda terima dari berbagai proyek high profile, proyek infrastruktur, contohnya kereta cepat yang banyak diberitakan di seluruh dunia. Cina dan Jepang menawarkan proyek ini. Dan tampaknya, Anda membatalkannya begitu saja.

Infrastruktur apapun, baik jalan tol, baik pelabuhan, baik kereta api, baik kereta api cepat, semuanya dibutuhkan Indonesia. Tapi untuk kereta api cepat, saya hanya menyampaikan tiga hal. Pertama, tidak boleh memakai APBN. Yang kedua, tidak ada jaminan dari pemerintah. Yang ketiga, silakan B to B, mau BUMN dengan BUMN, swasta dengan swasta, silakan. Yang paling penting, hitungannya harus jelas. Jadi tidak membatalkan. Saya sampaikan hanya tiga hal ini.

Kabinet Anda dikritik atas kebijakan yang berubah-ubah. Satu hari ada menteri yang bilang satu hal, berikutnya bilang hal yang jauh berbeda. Apa tanggapan Anda atas kritik ini?

Menurut saya, mereka, menteri-menteri ini masih mencari bentuk komunikasi yang baik. Jadi antar-menteri memang harus sering berbicara. Koordinasi di Menko-Menko juga harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mereka menjadi saling tahu, saling mengerti, dan bisa saling mendukung. Kuncinya ada di situ, di fungsi koordinasi dari menko-menko yang ada.

Tapi miskomunikasi seperti ini, seperti yang Anda bilang, mengirimkan sinyal yang salah pada komunitas investor asing. Banyak investor asing yang saya temui hanya dalam beberapa hari terakhir mengatakan mereka mau membawa uang ke Indonesia, ini tempat yang bagus untuk berinvestasi, tapi mereka tidak tahu apakah pemerintah Indonesia menginginkan mereka. Beberapa tindakan yang diambil oleh kabinet Anda, yang Anda ambil sendiri, terlihat proteksionis dan nasionalistis.

Kita ingin memberikan peluang yang besar terhadap investor. Karena kita juga tahu bahwa APBN kita juga tidak cukup sehingga perlu investasi. Tidak ada yang namanya proteksionisme, tidak ada. Saya kira ini yang terus-menerus akan dijelaskan oleh menteri-menteri saya, dan juga akan saya jelaskan sendiri. Tidak ada. Kami datang ke Jepang, datang ke Cina, datang ke Korea, datang ke Singapura, datang ke Malaysia, datang ke Saudi Arabia, datang ke Qatar, datang ke Uni Emirat Arab, menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk investasi. Tetapi kami memang masih dalam proses untuk memperbaiki regulasi-regulasi yang ada.

Beberapa aturan yang saya dengar seperti ada ribuan produk yang kena bea impor dan beberapa aturan baru tentang bisnis asing, menurut para pengusaha aturan-aturan ini sangat menyulitkan.

Itu yang akan kita perbaiki. Dan segera kita perbaiki. Tapi perlu waktu untuk memperbaiki itu.